UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Keselamatan Operasional)

Baca UU Penerbangan beserta perkembangannya

UU 1/2009 masih tercatat berlaku pada JDIH Kementerian Perhubungan dan BPK. Naskah awalnya tidak boleh dianggap sebagai teks konsolidasi semua perubahan. Untuk pasal yang digunakan, periksa perubahan dalam UU 6/2023 serta aturan pelaksana yang relevan. Ketentuan pidana juga perlu ditelaah bersama penyesuaian hukum pidana terbaru, bukan menyalin nominal sanksi lama.

Untuk sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan, PM 2/2026 merupakan rujukan pelaksanaan terbaru yang tercatat berlaku. Aturan ini menggantikan PM 62/2017. Pastikan register perusahaan merujuk peraturan final yang diundangkan, bukan dokumen rancangan dengan nomor serupa.

Sistem keselamatan penerbangan dan K3 pekerjaan perlu terhubung

Pasal 314 UU Penerbangan mengatur pembuatan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan. Pasal 315 memuat kebijakan dan sasaran, manajemen risiko, jaminan keselamatan serta promosi keselamatan.

Pekerjaan kontraktor dapat bersinggungan dengan operasi meskipun pelaksananya bukan awak pesawat. Karena itu, pengelola perlu menghubungkan penilaian risiko pekerjaan dengan pihak yang menguasai area dan layanan yang terdampak. Formulir K3 kontraktor tidak otomatis menggantikan koordinasi operasional bandara atau persyaratan keselamatan penerbangan.

Contoh: pengiriman bahan renovasi terminal mengubah jalur kendaraan

Kontraktor renovasi ingin menggunakan lokasi penurunan material yang berbeda dari rencana. Tim perlu memeriksa apakah perubahan memengaruhi akses layanan, pergerakan kendaraan lain atau batas area kerja. Penanggung jawab pekerjaan membawa usulan tersebut kepada pengelola area dan fungsi operasi yang terkait, bukan menganggap persetujuan pembelian sudah menjadi izin pelaksanaan.

Catat perubahan yang diminta, pihak yang menilai, keputusan yang diberikan dan cara mengomunikasikannya kepada pengemudi serta petugas lapangan. Jika lokasi berbatasan dengan area terbatas atau kegiatan penerbangan, gunakan mekanisme akses dan pengawasan yang ditetapkan pengelola. Panduan ini tidak menetapkan rute kendaraan, jarak dari pesawat atau prosedur pergerakan di sisi udara.

Bukti yang perlu cocok dengan kegiatan nyata

Mulailah dari ruang lingkup pekerjaan dan kewenangan para pihak. Identifikasi siapa pemilik area, penanggung jawab kontraktor dan pengambil keputusan atas perubahan. Pisahkan izin akses orang atau kendaraan dari bukti kompetensi menjalankan tugas. Keduanya tidak selalu mempunyai fungsi yang sama.

• Ruang lingkup dan batas area pekerjaan yang disepakati.
• Penilaian risiko serta hasil koordinasi dengan operasi yang terdampak.
• Persetujuan perubahan dan bukti komunikasi kepada pelaksana.
• Dokumen akses serta persyaratan personel atau peralatan yang sesuai tugas.
• Catatan temuan, pelaporan melalui kanal yang benar dan penanggung jawab tindak lanjut.
• Pemeriksaan penerimaan area setelah pekerjaan dan masalah yang belum ditutup.

Pakai pelatihan sesuai tugas, tanpa memperluas kewenangannya

Pembekalan keselamatan kontraktor membantu mengenalkan tanggung jawab dan pelaporan bahaya pekerjaan. Isi pembekalan harus disesuaikan dengan lokasi serta tugas. Sertifikat kelas tidak dengan sendirinya memberi hak memasuki area terbatas, mengoperasikan peralatan khusus atau menjalankan fungsi personel penerbangan.

Bila ada penyimpangan prosedur atau perubahan kondisi, pastikan petugas mengetahui penerima laporan dan langkah koordinasi setempat. Bukti pelaporan menjadi berguna ketika informasi sampai kepada pihak yang berwenang dan tindak lanjutnya diperiksa, bukan hanya tersimpan pada arsip vendor.