PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan (Kesehatan Kerja)

Tempatkan kesehatan kerja dalam kerangka yang benar

PP 28/2024 mengatur banyak bidang kesehatan; halaman ini berfokus pada Bagian Kedua Belas tentang Upaya Kesehatan Kerja. Pasal 232 mencakup tempat kerja formal dan informal serta fasilitas pelayanan kesehatan. Pasal 241 menempatkan kewajiban penyelenggaraan pada pemberi kerja dan pengurus atau pengelola tempat kerja.

Kesehatan lingkungan dibahas pada bagian berikutnya, mulai Pasal 245. Kedua bidang berhubungan, tetapi pemeriksaan kualitas lingkungan saja belum menunjukkan seluruh kebutuhan kesehatan pekerja telah ditangani. Sebaliknya, hasil pemeriksaan kesehatan pekerja tidak menggantikan pengendalian sumber bahaya di tempat kerja.

Nilai rangkaian layanan, bukan banyaknya kegiatan

Pasal 233 meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Perusahaan dapat meninjau hubungan antarkegiatan: risiko apa yang ditemukan, pencegahan apa yang dilakukan, bagaimana pekerja mengakses pertolongan atau rujukan, dan bagaimana kebutuhan pemulihan ditindaklanjuti.

Misalnya, laporan pemeriksaan kesehatan tidak cukup bila rekomendasi terkait pekerjaan tidak pernah dibahas oleh pihak yang bertanggung jawab. Demikian pula, daftar hadir edukasi atau senam tidak membuktikan risiko pada tugas tertentu sudah dikendalikan. Tentukan hasil yang perlu dievaluasi dan gunakan informasi kesehatan melalui pihak serta akses yang sesuai.

Siapkan dukungan yang sesuai dengan tempat kerja

Pasal 234–240 membahas dukungan personel, fasilitas, peralatan, pendanaan, serta pencatatan dan pelaporan. Pasal 237 memungkinkan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan melalui kerja sama dan juga mengatur unit kesehatan kerja sesuai kemampuan tempat kerja serta standar yang berlaku. Ini bukan alasan untuk menganggap semua perusahaan harus mendirikan klinik dengan bentuk yang sama.

Jelaskan layanan yang tersedia, petugas yang bertanggung jawab, akses pekerja, dan hubungan koordinasi dengan Puskesmas setempat. Jika bekerja sama dengan fasilitas di luar perusahaan, pastikan lingkup layanan dan tindak lanjutnya tertulis. Kontrak pelayanan tidak otomatis menggantikan pengelolaan risiko di perusahaan.

Kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan perlu sesuai untuk penyelenggaraan kesehatan kerja sebagaimana Pasal 236. Mengikuti pelatihan tidak dengan sendirinya memberikan seluruh izin praktik, kewenangan klinis, atau penunjukan untuk setiap tugas.

Contoh menata proses kembali bekerja setelah absen panjang

Misalnya, seorang staf akan kembali setelah pemulihan penyakit. HR menerima informasi bahwa ia dapat kembali bekerja dengan penyesuaian, tetapi uraian tugas yang dikirim kepada layanan kesehatan masih memakai pekerjaan lamanya. Sebelum menetapkan penugasan, perusahaan perlu menyamakan informasi tugas aktual dan memperoleh arahan yang relevan melalui tenaga yang berwenang.

Tinjauan programnya bukan menentukan diagnosis atau membuat batasan medis sendiri. Periksa siapa yang mengoordinasikan penilaian, bagaimana penyesuaian kerja disampaikan kepada atasan, dan bagaimana pelaksanaannya ditinjau kembali. Catat kebutuhan pekerjaan yang harus ditindaklanjuti tanpa mengedarkan seluruh hasil medis kepada tim operasional.

Pasal 233 memasukkan pemulihan kerja, termasuk penilaian kondisi dan lingkungan kerja, kelaikan kerja, serta program kembali bekerja. Gunakan proses itu untuk menutup kesenjangan antara layanan kesehatan dan penugasan; jangan hanya menyimpan surat pada berkas kepegawaian.

Perbarui rujukan dan periksa bukti pelaksanaannya

PP 88/2019 telah dicabut. Ketentuan penutup PP 28/2024 tetap memberlakukan peraturan pelaksana lama sepanjang tidak bertentangan. Karena itu, jangan menghapus semua aturan teknis lama sekaligus atau menganggapnya seluruhnya masih sesuai tanpa pemeriksaan.

Pasal 241 membedakan standar teknis kesehatan dengan penerapannya bagi pekerja perusahaan melalui aturan ketenagakerjaan. Pilih ketentuan sesuai objek: misalnya standar K3 perkantoran untuk kantor, atau standar penyelenggaraan fasilitas dan perizinannya bila perusahaan menyediakan layanan klinik. Permenkes 11/2025 mengatur standar perizinan berusaha subsektor kesehatan; peraturan itu bukan pengganti seluruh kewajiban kesehatan kerja perusahaan.

• Hubungkan daftar risiko pekerjaan dengan kegiatan pencegahan dan penanggung jawab tindak lanjut.
• Periksa lingkup layanan, kompetensi personel, fasilitas atau kerja sama, dan jalur rujukan yang relevan.
• Telusuri satu rekomendasi kesehatan kerja hingga bukti pelaksanaannya, dengan akses data sesuai kebutuhan.
• Pastikan anggaran, peralatan, serta pengaturan akses layanan mendukung kelompok pekerja yang dilayani.
• Periksa pencatatan, pelaporan, evaluasi program, dan rujukan peraturan yang masih dipakai dalam kebijakan perusahaan.